RBG.id, DEPOK – Penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Depok masih ‘dihantui’ politik uang (Money Politik) dan pemilih fiktif atau pemilih siluman. Sehingga, di samping melakukan pengawasan tahapan yang dilakukan KPU Depok, Bawaslu Kota Depok menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran tersebut pada Pemilu 2024.
Hal tersebut diungkapkan, Ketua Bawaslu Kota Depok, Luli Barlini usai menggelar Rapat Koordinasi Bersama Media, terkait Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Depok, Jalan Nusantara Raya, Nomor 1 RT03/13 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jumat (16/09).
“Iya kalau di Kota Depok itu lebih kepada politik uang, namun kalau kitanya masif juga melakukan pengawasan itu juga bisa ditekan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan awak media di kantor Bawaslu Depok.
Baca juga: Bawaslu Depok: Parpol Harus Proaktif Kroscek Data Anggota
Menurut data atau rekam jejak pada pemilu sebelumnya, kata Luli, kasus money politic itu yang paling rawan adalah di daerah-daerah perbatasan.
Selain itu, yang juga jadi sorotan, sambung Luli Barlini, pihaknya juga concern terhadap pemilih fiktif alias tak jelas, atau yang disebut sebagai pemilih siluman.
“Misalnya waktu di Jatijajar pemilihan suara ulang itu kan karena ada dropping orang dari luar. Terus ada juga di Abadijaya waktu itu ya, yang tiba-tiba datang orang berbondong-bondong datang. Jadi memang pemilih siluman ini rentan,” sambungnya.
