RBG.ID, DEPOK – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi (Kemendikbudristek) RI, menegaskan bahwa jumlah kuota untuk siswa miskin sebesar-besarnya sesuai kebutuhan yang ada.
Hal tersebut terungkap saat Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) audensi ke Kemendikbudristek RI, Rabu (24/8) DKR menyampaikan keluhannya atas dibatasinya siswa miskin untuk di sekolah negeri. Akibatnya DKR harus melakukan demonstrasi agar siswa tersebut bisa Sekolah.
“Ya tadi DKR telah mengadakan audensi dengan Kemendikbudristek, dan menyampaikan keluhan soal minimnya kuota untuk siswa miskin,” ujar Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan.
Baca juga: DKR Depok Minta Rakyat Ikut Awasi Anggaran Kesehatan-Pendidikan
Dalam audensi tersebut Roy Pangharapan melanjutkan, Kemendikbudriset diwakili Analis Hukum Ahli Muda/Subpokja Regulasi dan Advokasi Hukum, Any Sayekti yang mengatakan bahwa Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, untuk kuota Afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu minimal 15 persen, yang artinya bahwa sekolah negeri boleh menerima siswa miskin lebih dari 15 persen atau sebanyak-banyak, sebagai bentuk nyata negara hadir membantu kesulitan orang tua miskin.
“Kalau regulasinya jelas minimal, artinya lebih sangat boleh, hanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat menjadi maksimal 15 persen, sehingga banyak sekolah negeri yang menolak siswa miskin,” tegas Roy Pangharapan.
Dalam audensi tersebut, DKR menyampaikan tuntutan agar jangan ada lagi penolakan siswa miskin oleh sekolah Negeri.
