“Ini menjadi catatan untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Seharusnya semenjak ada keputusan MK tersebut, vaksin yang datang ke Indonesia ini seharusnya sudah halal semua. Di Indonesia itu mayoritas muslim. Gebyar vaksin yang diadakan ditiap kecamatan baiknya saat ini tidak menggunakan vaksin tersebut,” tegas politisi PKS ini.
Menimpali hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengatakan, untuk saat ini dirinya masih menunggu arahan ataupun kebijakan dari Kemenkes maupun Provinsi Jawa Barat (Jabar). Memang saat ini ada Gebyar Vaksin Massal di sembilan kecamatan di Depok.
Sembilan kecamatan itu yaitu Cipayung, Cimanggis, Bojongsari, Sawangan, Pancoranmas, Tapos, Cinere, Sukmajaya dan Limo. Vaksin yang digunakan jenis, Sinovac, Pfizer dan Covovax.
“Dalam laporan yang diterima melalui pamflet ada sembilan kecamatan mengadakan gebyar vaksin. Dilaksanakan selama 12 hari sedari 21 Juni sampai 2 Juli,” bebernya kepada Harian Radar Depok (grup RBG.id), Minggu (26/6).
Seperti diketahui Jumat (24/6), MUI memutuskan fatwa bahwa vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt dengan nama Covovaxmirnaty hukumnya adalah haram.
Hal itu termaktub dalam Fatwa Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Hukum Vaksin Covid-19. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Miftahul Huda pada 7 Februari 2022.
“Vaksin Covid-19 produksi Serum Institute of India Pvt ini hukumnya adalah haram,” bunyi fatwa tersebut yang dikutip di laman resmi MUI, Jumat (24/6).
MUI memiliki argumentasi bahwa tahapan produksinya ditemukan ada pemanfaatan enzim dari pankreas babi. MUI juga turut memberikan enam rekomendasi terkait vaksin virus corona.
