“Kita hanya menyediakan kuota saja, tidak ada seleksi, batasnya adalah jika kuota telah terpenuhi, kita tanpa tes karena prinsipnya sekolah rakyat dari dulu tidak pernah dirubah,” ujarnya.
Meksi tanpa seleksi, sebut dia, pihaknya tetap mengedepankan mutu pendidikan terhadap para murid. Misalnya, pembentukan karakter dan kedisiplinan.
“Selain kita mencetak secara akademis, kita juga sangat konsen terhadap karakter, disiplin, tanggung jawab dan toleransi. Jadi, selain pembangunan manusia seutuhnya tidak hanya dari akademis saja tapi dari sikap juga tetap kita lakukan,” jelas Puji.
Lebih lanjut, Puji berharap, agar pemerintah memperhatikan nasib guru maupun pekerja pada sekolah swasta yang bisa saja diberhentikan karena, tidak ada pemasukan bagi sekolah swasta akibat, banyaknya siswa siswa yang beralih ke sekolah negeri.
“Bisa juga untuk di tarik guru pada sekolah swasta ke negeri. Namun, yang menjadi kendala adalah sertifikasi karenaa syaratnyta adalah 24 jam mengajar. nah bagaimana syaratnya terpenuhi kalau siswa nya saja tidak memenuhi target,” ungkap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Imam Musanto menyarankan, pemerintah seharusnya tidak membangun sekolah negeri baru melainkan, memberikan subsidi kepada sekolah swasta supaya adanya keseimbangan.
“Berkaitan dengan daya tampung, kami pernah menyarankan, bagaimana memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta. Jadi, sekolah swasta dengan biaya seperti sekolah negeri,” saran dia.
Dengan begitu, kata dia, selain mendukung siswa tidak mampu untuk mendapatkan hak pendidikan, pemerintah juga mendukung guru-guru maupun pekerja pada sekolah swasta.
