RBG.ID-CIBINONG, Pemkab Bogor, dinilai belum mampu menangani stunting di Kabupaten Bogor. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Muad Khalim menilai, pemerintah daerah tidak serius dalam menangani stunting.
Menurutnya penanganan stunting masih sebatas pada penanganan standar nasional, belum menyentuh pada kesadaran masyarakat.
"Kabupaten Bogor sebenarnya ada program, melalui dinas-dinas terkait ke desa-desa, namun kendalanya tidak ada niat untuk betul-betul merubah pola masyarakat dalam penanganan stunting," ucap Muad Khalim, Selasa (14/2/2023).
Baca Juga: Pernikahan di Bawah Umur jadi Penyebab Tingginya Angka Stunting di Kota Bogor
Menurutnya, jika penanganan stunting tidak dilakukan secara optimal, masyarakat hanya diberikan sosialisasi namun tidak diiringi dengan bimbingan ketat, tidak akan menimbulkan kesadaran.
Disamping itu, Pemkab Bogor juga dinilai belum maksimal menangani stunting dari sisi penganggaran.
Anggaran penanganan stunting sendiri dialokasikan ke sejumlah dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial.
Baca Juga: Deklarasi ODF Kecamatan Cibinong Tekan Penyakit Hingga Stunting
"Pos anggaran ada di DP3AP2KB, tapi masalahnya tidak hanya di dinas itu, tapi juga dinas sosial, sementara dinsos anggarannya sangat kecil jika melihat jumlah penduduk yang sampai 5,8 juta, tidak berbanding dengan permasalahan sosial yang ada termasuk stunting," papar Muad.
Idealnya, sambung politisi PDI Perjuangan itu, anggaran Dinsos Kabupaten Bogor mencapai di atas Rp. 35 miliar. Sementara saat ini pemda hanya mengalokasikan kurang dari Rp. 30 miliar untuk semua program di dinsos.
"Saya juga minta ketua banggar (badan anggaran) untuk tidak mengurangi anggaran dinsos, saya juga minta dinas terkait harus dinaikan," pintanya.
Selain itu, Muad juga sarankan Pemkab Bogor belajar penanganan stunting di Sumedang. Menurutnya, penanganan stunting di wilayah tersebut merupakan yang terbaik se-Indonesia.
"Dari 31 persen, sekarang menjadi 7 persen, saya juga ingin belajar ke sana sebenarnya, seperti apa penanganan stunting di sana, bagaimana bisa turun drastis, ini perlu dinas terkait studi banding ke sana," tukasnya.(cok)
Artikel Terkait
Tahun 2023, Bupati Sukabumi Prioritaskan Penanganan Stunting
Gubernur DKI Jakarta bersama Menkes Sepakat Turunkan Angka Stunting Sebesar 5%
Cegah Stunting pada Anak, Heru Budi Hartono Imbau Ibu Hamil Jangan Malas Cek Kandungan
Pernikahan di Bawah Umur jadi Penyebab Tingginya Angka Stunting di Kota Bogor
BKKBN Ungkap Bidan Garda Terdepan Cegah Stunting