Pernikahan di Bawah Umur jadi Penyebab Tingginya Angka Stunting di Kota Bogor

RBG.ID-BOGOR, Pemerintah Kota Bogor tengah gencar mereduksi angka stunting di masyarakat. Salah satunya dengan memastikan tidak ada lagi pernikahan di bawah umur.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, edukasi orang tua menjadi salah satu upaya dilakukan Pemkot Bogor dan Forkopimda dalam menurunkan angka stunting.

Menurutnya, edukasi kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat anak sudah lahir, melainkan dimulai dari tahap pernikahan.
Bima Arya menyarankan agar setiap pasangan yang ingin menikah untuk memeriksakan kesehatan sehingga potensi stunting pada anak bisa dicegah.

Baca Juga: Atasi Stunting, Bima Arya Kampanyekan Cegah Pernikahan Dini

Dia menekan agar Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor untuk memastikan tidak ada lagi pasangan menikah di bawah umur (minimal 19 tahun).

Sebab, pernikahan di bawah umur disebutnya juga berpotensi besar melahirkan anak stunting.

"Jangan di bawah umur, nanti janinnya tidak kuat dan potensi stuntingnya besar. Saya minta Kemenag memeriksa dan berkoordinasi dengan Lurah dan PKK kalau ada yang mau daftar menikah," ucapnya di acara diseminasi program penurunan angka stunting Ibu Anak Tangguh Bogor (Batagor) phase II, Jumat (10/2/2023).

Baca Juga: Deklarasi ODF Kecamatan Cibinong Tekan Penyakit Hingga Stunting

Bima Arya juga mengajak masyarakat senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi saat mengandung atau hamil.

Bima Arya menerangkan dalam mereduksi angka stunting akan melibatkan seluruh jajarannya bahkan juga personel TNI dan Polri sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Dulu stunting hanya menjadi urusan Dinas Kesehatan, Camat, dan Lurah. Sekarang semua aparat ditugaskan berjuang melawan stunting, seperti saat pandemi Covid-19. Akan tetapi saya tekankan semua turun mesti paham dengan peran dan tugasnya," terang Bima.

Pemkot Bogor, bakal menerapkan intervensi spesifik yakni aspeknyang berkaitan langsung dengan gizi. Anak di usia 0-24 bulan disebutnya menjadi sasaran penting. Sebab di usia 1000 hari pertamalah kehidupan seorang anak mesti diperhatikan dengan pengkuran rutin di posyandu.

Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menggencarkan intervensi sensitif yakni aspek yang tidsk berkaitan secara langsung. Bima memerintahkan jajarannya seperti Dinas PUPR, Disperumkim, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, sanitas lingkungan, dan tidak adanya lagi rumah tidak layak huni (RTLH) di masyarakat.

Dia membeberkan dalam 2 tahun terakhir angka stunting di Kota Bogor justru naik dari 16 persen menjadi 18,7 persen.