RBG.ID - Syaripudin selaku Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa pihaknya tengah mencanangkan Jakparkir.
Aplikasi itu nantinya berfungsi untuk mencegah adanya pungutan liar yang berakibat buruk pada pendapatan daerah dari segi retribusi parkir di ibu kota.
"Nanti ke depan kita akan buat aplikasi Jakparkir yang terkoneksi dengan Park and Ride, terkoneksi dengan kewajiban uji emisi yang bersangkutan," ujarnya, Minggu (30/7).
Baca Juga: Kebakaran Melanda Bangunan Pabrik Kardus di Kalideres, 17 Unit Damkar Dikerahkan
Selain itu, ia juga mengatakan akan memberlakukan disinsentif parkir bagi kendaraan-kendaraan yang tak lolos uji emisi.
"Ketika kendaraan itu tidak lulus uji emisi atau belum uji emisi, nah itu akan dikenakan disinsentif parkir dengan pengenaan tarif tertinggi,” tegas Syaripudin.
Sebelumnya, Maraknya parkir liar di DKI Jakarta membuat capaian pendapatan Unit Pengelola (UP) Perparkiran pada 2022 masih jauh dari target. Berdasarkan Laporan Keuangan Dinas PerhubunganDKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, realisasi pendapatan UP Perparkiran tahun 2022 hanya mencapai Rp 51,3 miliar atau 72,88% dari target sebesar Rp 70,4 miliar.
Baca Juga: Yuk Daftar, Program Kartu Prakerja Gelombang 58 Sudah Resmi Dibuka, Intensif Hingga Rp 4,2 Juta lho!
Atas hal itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi secara menyeluruh terkait perparkiran. Ia meyakini, pengelolaan parkir di seantero Jakarta memiliki potensi besar untuk berkontribusi mencapai target pendapatan daerah.
Salah satu ya mesti dilakukan adalah dengan memberikan regulasi yang tegas agar tak terjadi kebocoran pendapatan daerah dalam pengaturan perparkiran.
“Regulasinya itu memang tidak memberi celah bagi terutama bagi penyelenggara maupun yang lainnya untuk melakukan kongkalikong dalam pencatatan," ujarnya, Minggu (30/7). (JPC)
Ikuti berita menarik lainnya di Google News.