RBG.ID-BOGOR, Dugaan kecurangan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Bogor, terus mendapat sorotan. Bahkan, informasi dugaan kecurangan ini juga sampai ketelingga para wakil rakyat di Senayan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf ikut merespon kisruh PPDB di Kota Bogor. Dede Yusuf mengungkapkan masalah dan keluhan PPDB sudah sering diterima oleh pihaknya sejak beberapa tahun lalu.
Misalnya, PPDB DKI Jakarta yang banyak dikeluhkan orang tua karena adanya masalah pemalsuan data hingga menurunnya kualitas sekolah.
Baca Juga: Caleg PPP Diminta Bentuk Tim Relawan yang akan Bekerja Sama dengan Struktur Partai
Dirinya juga pernah menerima keluhan tidak meratanya penyebaran sekolah yang membuat orang tua tidak bisa mendaftarkan anaknya di sekolah yang ada di lingkungannya.
“Jalur zonasi pada PPDB hanya jadi ajang para pendaftar curang untuk akal-akalan saja memindah- mindahkan, mengatur-atur. Lalu keluarlah surat palsu dan lainnya,” ucap dia saat dihubungi Radar Bogor, Senin (10/7/2023).
Diakuinya, dorongan evaluasi sudah sering disampaikan pihaknya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Dirinya menyodorkan opsi pengembalian seleksi melalui prestasi atau Nilai EBTANAS Murni (NEM).
Baca Juga: Hanum Mega Gugat Cerai Bambang, Siap Laporkan Selingkuhan Suaminya Bila Tak Kunjung Minta Maaf
Untuk memfasilitasi warga setempat, Dede menyarankan agar menyediakan kuota khusus sebanyak 25 persen serta tetap mempertimbangkan nilai atau prestasi sang calon peserta didik.
Karena fenomena keluhan PPDB kembali mencuat dirinya berjanji akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk mengevaluasi jalur zonasi.
“Ketika belum ada evaluasi mendasar akan kami panggil dan tanya lagi. Apalagi sekatang ada desakan masyarakat dan daerah. Temuan Wali Kota Bima Arya, sangat bagus karena kepala daerah langsung menyidak ke lapangan sehingga bukan sekadar ‘katanya’ dan keluhan dari orang tua saja,” ucapnya.
Ia menilai jika kepala daerah yang menemukan kasus tersebut maka akan berdampak baik karena dapat menguak imbas yang luas yakni pada penyimpangan terhadap pemalsuan data, pendataan Komisi Penyiaran Umum, hak suara, pembagian bantuan sosial, dan sensus penduduk.
Dede bahkan mengimbau kepala daerah lain untuk melakukan hal yang dilakukan Bima Arya. Dengan begitu menurutnya Komisi X DPR RI bisa memiliki data otentik yang kuat sehingga semakin mendorong Kemendikbud merubah konsep PPDB jalur zonasi. (fat)