RBG.id — Upaya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah kembali dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Lembur Pakuan, Subang, Kamis (4/12).
Pertemuan tersebut menghadirkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan tata kelola pelayanan serta koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Melalui rapat ini, pemerintah pusat, provinsi, serta daerah diminta menyelaraskan langkah konkret agar penyelenggaraan haji dan umrah di Jawa Barat semakin tertib, terstandarisasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Bupati Bogor Sepakati Proyek Pengolahan Sampah Modern Bersama Pemkot Bogor dan Pemprov Jabar
Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan responsif.
Dalam forum tersebut, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memaparkan langkah yang saat ini sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menyebutkan bahwa pembangunan Embarkasi Haji tengah berlangsung sebagai bagian dari upaya meningkatkan fasilitas dan akses pelayanan bagi calon jemaah.
Fasilitas ini diharapkan mampu mempermudah proses keberangkatan, pembinaan, hingga perlindungan jemaah asal Bogor dan wilayah sekitarnya.
Baca Juga: Dedie Rachim Kebut Realisasi PSEL, Solusi Jangka Panjang Penanganan Sampah Bogor Rraya
Rudy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari administrasi, kesiapan logistik, hingga aspek keamanan dan kenyamanan jemaah.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral pemerintah terhadap masyarakat.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memastikan layanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah semakin tertib, aman, nyaman, dan berstandar tinggi demi kemaslahatan seluruh masyarakat,” ujar Rudy.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai terus menunjukkan komitmen dalam memperbaiki tata kelola layanan.