bogor

Pemkab Bogor Inventarisasi Lahan untuk Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas, Tekan Risiko Banjir dan Biaya Pembebasan

Senin, 5 Mei 2025 | 12:46 WIB
Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika. (Foto/Tim Publikasi/Diskominfo Kabupaten Bogor.)

RBG.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai melakukan inventarisasi aset lahan di sepanjang sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program normalisasi sungai guna mengatasi banjir tahunan yang melanda wilayah timur Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Perwakilan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bogor, Muji Lestari, mengungkapkan bahwa Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan jajaran terkait untuk memetakan aset milik daerah yang berada di sepanjang kedua aliran sungai tersebut.

"Inventarisasi ini bertujuan agar penggunaan lahan milik Pemkab bisa menekan biaya pembebasan lahan, sekaligus mempercepat proses normalisasi sungai," jelas Muji di Cibinong.

Baca Juga: Siapkan Blueprint Pendidikan 2025–2030, Rudy Susmanto Akan Buat Sekolah Percontohan di Kabupaten Bogor

Target Inventarisasi Rampung Desember 2025

Menurut perhitungan, biaya pembebasan lahan di wilayah Kabupaten Bogor diperkirakan mencapai Rp370 miliar, sedangkan jika digabung dengan wilayah Kota Bekasi, totalnya bisa mencapai Rp700–800 miliar.

Muji menegaskan bahwa proses inventarisasi ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 sesuai dengan timeline yang ditetapkan pemerintah pusat.

Untuk tahap awal, proses normalisasi akan difokuskan di Desa Bojongkulur dan Ciangsana, Kecamatan Gunungputri, yang kerap terdampak banjir parah.

Baca Juga: Rudy Susmanto Sambut Kaesang Pangarep, PSI Siap Bersinergi Bangun Kabupaten Bogor dan Dukung Anak Muda

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyebut bahwa penanganan banjir Cileungsi-Cikeas telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program normalisasi, pelebaran sungai, dan pembangunan polder.

"Namun tantangan terbesarnya adalah pembebasan lahan. Kementerian PUPR sudah menyiapkan analisis Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)," jelas Ajat.

Selain pelebaran sungai, pembangunan kolam retensi juga menjadi prioritas penanganan banjir, khususnya untuk menahan debit air dari hulu ke wilayah hilir yang berbatasan dengan Kota Bekasi.

Baca Juga: Temui Yayasan LEKAS, Bupati Bogor Tegaskan Penanganan HIV AIDS Harus Konkret dan Berkelanjutan

Halaman:

Tags

Terkini

Trem di Kota Bogor Diuji Coba 2026

Jumat, 19 Desember 2025 | 11:22 WIB