Disdik Jawa Barat Sebut Pindah KK Tidak Melanggar Tapi Memupus Kesempatan Warga yang Lebih Lama Tinggal

RBG.ID - Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Asep Sudarsono, angkat bicara perihal dugaan manipulasi Kartu Keluarga (KK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA Negeri tahun 2023 di Kota Bogor.

Dia menjelaskan, pihak sekolah tidak berwenang menentukan asli atau palsunya KK yang digunakan oleh orang tua untuk mendaftarkan calon peserta didik.

Sekolah hanya bertugas memverifikasi secara fisik.

Baca Juga: Ada Dokumen PPDB Cantumkan Ganjar Gunawan sebagai Kadisdukcapil tahun 2021, Padahal Saat Itu Belum Menjabat

”Saya menyadari pemalsuan atau fenomena itu mungkin ada. KK dan KTP itu kewenangannya di Disdukcapil,” ujarnya.

Sementara terkait fenomena pindah KK, Asep menjelaskan bahwa hal itu tidak melanggar aturan namun tidak sesuai dengan etika.

Sebab, itu bisa memupus kesempatan orang lain yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Baca Juga: Muncul Dugaan Manipulasi KK, Panitia PPDB SMAN 4 Bogor dan SMAN 1 Bogor Bilang Begini

Fenomena itu dinilainya timbul karena masyarakat yang mencari celah dalam PPDB.

Menjawab dugaan adanya calo PPDB, Asep mengatakan kondisi itu perlu menjadi pembelajaran bagi orang tua agar tidak mudah percaya dengan penawaran para calo.

Dia menyatakan, sekolah yang terbukti bersekongkol dengan calo bakal diganjar sanksi.

Baca Juga: Tidak Mau Bayar Calo Rp10 Juta untuk Ubah KK, Pendaftar PPDB Gagal Masuk SMAN 4 Bogor

”Di ASN ada sanksi bertahap bagi pihak yang terbukti bersalah mulai dari teguran lisan, tertulis, ketidakpuasan penurunan pangkat, bahkan bisa diberhentikan,” ungkapnya.

Asep memandang temuan-temuan masyarakat tersebut justru merupakan hal bagus sehingga bisa ditindaklanjuti agar PPDB berjalan lebih baik.