BPJS Kesehatan Cibinong Bakal Nonaktifkan 6.901 Peserta PBPU BP Pemda, Ini Penyebabnya

RBG.ID-BOGOR, Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong, Kabupaten Bogor kembali dinahkodai wajah baru yang memperkenalkan diri melalui acara Ngopi Terkini Bahas JKN di Waroeng Up2Date, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, Selasa (30/5/2023).

Ichwansyah Gani selaku Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cibinong yang baru tersebut juga memaparkan beberapa program BPJS Kesehatan.

Pria yang akrap disapa Iwan ini menyampaikan, jika dirinya sebelum menjabat sebagai kepala kantor (Kakan) BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, terlebih dulu merasakan sebagai kakan Cabang Jakarta Timur.

Baca Juga: 5 Wahana Menarik yang Patut Dikunjungi di Sea World Ancol

Sebagai Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cibinong itu, dia tengah berupaya mengisi kekosongan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Bogor khususnya yang belum terisi mencapai 509.000 kuota.

Belum lagi, dari peserta Jamkesda sekitar 6.670 jiwa yang telah dinonaktifkan pada tahun 2022.

Sementara, pada Juni 2023 nanti akan ada penonaktifan data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) BP Pemda sebanyak 6.901. Penonaktifan dilakukan karena NIK di Disdukcapil tidak valid dengan penerima manfaat.

Baca Juga: Cek Pengumuman Peserta OSN SD 2023 asal Kabupaten dan Kota Bogor Di Sini

"Ini bukan potensi bagi kami, tapi kesepakatannya dengan Dukcapil itu mesti dinonaktifkan demi penghematan APBD disegi penerima PBPU BP Pemda itu," tuturnya.

Iwan menambahkan, terkait data bayi baru lahir (BBL) PBI JK belum terupdate, terhitung sejak Januari sampai April 2023 sebanyak 4.393 jiwa.

Sementara yang berhasil terupdate oleh BPJS Kesehatan Cabang Cibinong hanya mencapai 1.381 jiwa.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim Ajak Warga Bogor Hemat dan Bijak Gunakan Energi, Ternyata Ini Penyebabnya

"Dan untuk gagal update cukup banyak, sejak periode Januari 2023 sampai April 2023 bulan lalu, diangka 3.012 NIK," bebernya.

Selain itu, sambung dia, pihaknya juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya yang menjadi peserta JKN-KIS, agar menggunakan NIK KTP untuk diakses layanan di fasilitas kesehatan (Faskes).