Pemkab Bogor Laporkan 120 Ribu Warga Keluar dari Kemiskinan dalam Lima Tahun

RBG.id — Pemerintah Kabupaten Bogor mencatat penurunan signifikan jumlah penduduk miskin pada 2025.

Persentasenya kini berada di angka 6,25 persen, lebih rendah dibanding rata-rata Jawa Barat yang mencapai 7,46 persen dan nasional di 9,63 persen.

Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, menyebut capaian tersebut menjadi kemajuan penting, mengingat Kabupaten Bogor selama bertahun-tahun tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat.

Kondisi ini berkaitan dengan besarnya jumlah penduduk yang diproyeksikan melampaui 6 juta jiwa pada 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga: Pemkab Bogor Perkuat Data Disabilitas lewat Pemutakhiran Biodata, Dorong Sinergi LKS dan KND

“Walaupun jumlah penduduk miskin masih 446.790 orang dari 6 juta jiwa, rasio angka kemiskinan di Kabupaten Bogor justru lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional. Tren penurunan juga terlihat sejak 2021 dari 8,13 persen menjadi 6,25 persen pada 2025,” ujarnya.

Menurut Bambam, selama lima tahun terakhir sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari kategori miskin, atau rata-rata 24 ribu orang setiap tahun.

Ia menilai penurunan ini merupakan hasil akumulasi dari berbagai program pemerintah daerah yang menyasar kelompok berpenghasilan rendah.

Salah satu upaya yang disebut sebagai kontributor utama adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Pada 2025, pemerintah menargetkan 3.406 unit rumah diperbaiki guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

Baca Juga: Dorong Optimalisasi TPA Galuga, Rudy Susmanto Bahas Percepatan Penanganan Sampah Berkelanjutan

Selain itu, program hunian tetap bagi warga terdampak bencana serta berbagai kegiatan pemberdayaan—mulai dari pelatihan keterampilan hingga dukungan ekonomi mikro—menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah daerah optimistis pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan mempercepat penurunan kemiskinan. Tahun 2026, Bupati Bogor juga menganggarkan Rp1 triliun untuk menjamin 100 persen masyarakat masuk Universal Health Coverage (UHC),” kata Bambam.

Meski demikian, ia menegaskan tantangan masih besar.