Upaya Hadapi Defisit 2026, Rudy Susmanto Lakukan Penataan Kelembagaan dan Evaluasi RAPBD 

RBG.id — Pemkab Bogor mulai mengambil langkah strategis dalam menghadapi tantangan fiskal tahun depan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin rapat koordinasi penataan kelembagaan dan pembahasan awal RAPBD Tahun 2026 di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati Bogor, Kamis (16/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Rudy menegaskan bahwa penataan kelembagaan menjadi langkah fundamental untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Ia menekankan bahwa restrukturisasi bukan sekadar perubahan bentuk organisasi, tetapi juga penguatan fungsi dan peningkatan kinerja birokrasi agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: Berkat Program Samisade, Pemkab Bogor Raih Juara 1 Mandaya Awards 2025 atas Keberhasilan Pembangunan Desa

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi organisasi, tetapi upaya memperkuat fungsi dan kinerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung visi Kabupaten Bogor,” ujar Rudy.

Selain fokus pada reformasi kelembagaan, Bupati Rudy juga menyoroti tantangan fiskal daerah dalam penyusunan RAPBD 2026.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat berpotensi mengurangi kapasitas keuangan daerah secara signifikan.

Beberapa faktor yang menjadi perhatian antara lain pemotongan Dana Transfer Pusat sebesar 24,9%, pengurangan kontribusi Dana BPJS dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun 2026, serta pembebanan gaji P3K guru yang kini harus dibiayai langsung dari APBD kabupaten/kota.

Baca Juga: Pemkab Bogor Gelar Hari Pangan Sedunia ke-45, Ajak Warga Perkuat Kemandirian Pangan Melalui Inovasi Ngupahan

“Ini kondisi serius yang perlu kita sikapi bersama,” tegas Rudy.

Ia menambahkan, meski menghadapi tekanan anggaran, setiap perangkat daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor agar program prioritas tetap berjalan dan kebijakan anggaran tetap berpihak pada masyarakat.

“Kita harus perkuat data dan pastikan setiap kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Melalui penataan kelembagaan yang efisien dan penyusunan RAPBD yang cermat, Pemkab Bogor berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan daerah serta memastikan pelayanan publik tetap optimal bagi seluruh warga Kabupaten Bogor.***