Rudy Susmanto Minta SKPD Tuntaskan Dokumen MCP KPK Sebelum Akhir Oktober: Jangan Menunda Lagi!

RBG.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemenuhan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) sebagai bagian dari evaluasi KPK tahun 2025.

Hal itu disampaikan Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen IPKD MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK RI 2025, yang dihadiri seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, Rabu (15/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Rudy menyoroti masih rendahnya progres pengunggahan dokumen MCP.

Dari total dokumen yang harus diselesaikan, baru 294 dokumen yang sudah diunggah, sementara 388 dokumen lainnya masih dalam proses penyusunan dan verifikasi.

Baca Juga: Pramuka Kota Bogor Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Jawa Barat, Bukti Komitmen Dedie Rachim

“Hari ini saya minta seluruh SKPD segera mengunggah seluruh dokumen MCP. Jangan menunggu besok, jangan menunda lagi. Kalau ada kendala teknis, Diskominfo harus bantu dan selesaikan hari ini juga,” tegas Rudy.

Bupati Rudy menargetkan agar progres unggahan dokumen MCP meningkat signifikan dalam waktu satu minggu.

Ia menekankan bahwa capaian 100 persen harus dapat direalisasikan sebelum akhir Oktober 2025.

“Minggu depan harus ada perubahan nyata. Kita kejar bersama sampai tuntas 100 persen,” ujarnya menambahkan.

Rudy juga meminta Diskominfo Kabupaten Bogor untuk memberikan pendampingan penuh kepada perangkat daerah yang mengalami kendala teknis, baik terkait ukuran file, sistem unggah, maupun proses kompresi data, sehingga seluruh dokumen dapat terunggah sesuai target waktu.

Baca Juga: Cegah Insiden Serupa, Pemkab Bogor Perketat Pengawasan Bangunan Pesantren

Melalui langkah ini, ia berharap sinergi lintas perangkat daerah dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Bogor.

Selain membahas progres MCP, rapat juga menyinggung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dilakukan oleh KPK.

Berdasarkan panduan terbaru, pengisian survei dilakukan secara daring (online) melalui tautan resmi yang dikirimkan langsung kepada peserta.