Pimpin Rakor Bersama KPK, Jaro Ade Tegaskan Komitmen Pemkab Bogor Pertahankan WTP lewat Tata Kelola Transparan

RBG.id – Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan sebagai langkah pencegahan korupsi.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, saat memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah di Gedung Serbaguna 1 Setda, Senin (29/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Ade Ruhandi yang hadir mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pendampingan yang selama ini diberikan.

Ia menilai bimbingan tersebut membuat sistem pengawasan internal di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berjalan lebih cepat dan responsif.

Baca Juga: Hari Perhubungan Nasional, Sekda Kabupaten Bogor Tekankan Perluasan Transportasi Publik

“Seluruh perangkat daerah telah berupaya mengimplementasikan arahan, termasuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Saya menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada jajaran KPK yang terus mendampingi kami,” ujar Ade.

Lebih lanjut, ia menegaskan Pemkab Bogor bertekad mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurutnya, upaya tersebut hanya dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan yang transparan, komunikasi yang terbuka, dan pelaksanaan aturan sesuai arahan Bupati Bogor.

Baca Juga: Bupati Bogor Tekankan Transportasi Terintegrasi untuk Dorong Ekonomi dan Akses Pendidikan

“Mempertahankan predikat WTP bukan hal mudah. Namun dengan transparansi dan akuntabilitas, insyaallah target ini dapat terus kita jaga,” tambahnya.

Ade juga menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan semata kewajiban administratif, tetapi bentuk pengabdian dan ibadah dalam mengemban amanah rakyat.

Ia pun berharap KPK tetap memberikan arahan agar pemerintah daerah konsisten menjalankan prinsip tata kelola yang baik.

Rapat koordinasi ini dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Kepala Inspektorat, serta seluruh kepala perangkat daerah.

Kehadiran mereka dinilai memperkuat sinergi dalam upaya menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.***