Perbup 56 Ditegakkan, Pemkab Bogor Minta Pengusaha Tambang di Kabupaten Bogor Buat Kantong Parkir Sendiri

RBG.id - Pemkab Bogor mewajibkan setiap pengusaha tambang menyediakan kantong parkir mandiri di lokasi quarry masing-masing.

Kebijakan ini diambil untuk mengurangi kemacetan sekaligus mencegah pelanggaran jam operasional truk tambang di jalur perbatasan Bogor–Tangerang.

Sekda Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menjelaskan bahwa kewajiban tersebut menjadi salah satu poin yang dibahas dalam rapat Pemkab Bogor bersama pengusaha tambang dan Forkopimcam Rumpin pada Sabtu (20/9/2025).

Baca Juga: Dukung World Cleanup Day 2025, Bupati Rudy Susmanto Canangkan Aksi Bersih Bogor Dukung Indonesia Bersih 2029

Menurutnya, langkah ini juga sejalan dengan rencana pemerintah daerah yang tengah menyiapkan kantong parkir di wilayah Rumpin.

“Ada tanah seluas 6.000 meter milik BSD yang akan dipakai untuk kantong parkir. Selain itu, kami juga meminta pengusaha tambang menyiapkan kantong parkir mandiri,” kata Ajat.

Ia menambahkan, fasilitas parkir di area tambang penting untuk mengatur arus keluar truk pengangkut material.

Dengan begitu, kendaraan tambang baru bisa melintas sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56, yakni mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Baca Juga: Hari Peternakan Nasional ke-189, Pemkab Bogor Hadirkan Inovasi dan Kontes Domba

“Truk tambang bermuatan tidak boleh keluar sebelum jam operasional dibuka. Dengan adanya kantong parkir, kendaraan bisa menunggu di lokasi masing-masing,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi konkret bagi persoalan lalu lintas di jalur tambang yang kerap dikeluhkan masyarakat sekitar, sekaligus menertibkan operasional perusahaan tambang di Kabupaten Bogor.***