Penerima Manfaat Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor Capai 120 ribu Siswa.

RBG.ID - Pemerintah Kota atau disingkat Pemkot Bogor menargetkan akan membangun 10 Dapur SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025 ini.

Penyediaan Dapur SPPG sendiri dikejar mengingat jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor mencapai 120 ribu siswa.

"Ini sedang kita matangkan paling tidak tahun ini Kota Bogor punya 10 dapur," kata Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat berkunjung ke Dapur SPGG Bosowa Bakti Insani di Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal pada Senin, 21 April 2025.

Menurutnya, pelajar yang menerima program Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor berjumlah 120.000 siswa mulai dari tingkat TK sampai dengan Pesantren.

Untuk memenuhi kebutuhan dengan jumlah ratusan siswa ini, Kota Bogor memerlukan sedikitnya 82 Dapur SPPG yang tersebar di seluruh kecamatan.

"Jadi kalau untuk satu dapurnya itu melayani 3.000 siswa," ucap dia.

Tidak hanya itu, Dedie A Rachim mengungkapkan, saat ini Kota Bogor telah memiliki 4 Dapur SPPG. Rencananya akan bertambah 2 unit baru di wilayah Kecamatan Tanah Sareal.

"Berarti akan ada 6 Dapur SPPG, kurang lebih Agustus akan bisa beroperasi, jadi masih butuh waktu juga," jelasnya.

Untuk memenuhi semua siswa mendapatkan manfaat program Makan Bergizi Gratis, orang nomor satu di Kota Bogor itu menjelaskan, Pemkot Bogor memiliki konsep Dapur SPPG bisa dioptimalisasikan pada aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Contohnya PD pasar dia punya satu lantai di blok F di Pasar Kebon Kembang. Yang mungkin Secara bisa dibangun 2 sampai 3 dapur. Paling tidak disana bisa melayani sekolah sekolah di Bogor Tengah," ungkapnya.

"Kemudian kita juga punya aset di Pamoyanan Bogor Selatan Pasar itu aset murni dari Perumda Pakuan Jaya itu juga bisa dimanfaatkan dan bisa di survey," sambungnya.

Dilanjutkan Dedie A Rachim, untuk wilayah Kecamatan Bogor Utara terdapat aset milik Perumda Pakuan Jaya. Yang mana lahan tersebut bisa dimanfaatkan menjadi Dapur SPPG.

"Artinya ada semacam koordinasi supaya jelas dititik itu bisa melayani berapa, lahannya milik pemerintah, tujuannya kita mensukseskan program presiden (Prabowo Subianto)," pungkasnya. (***)