"Di saat ekonomi masyarakat sedang tidak baik, pemerintah harusnya membantu, bukan malah korupsi bantuan yang diterima masyarakat," sambungnya.
Selain itu, mahasiswa juga mempertanyakan batas waktu pendistribusian paket bantuan yang seharusnya dilakukan pada 29 Desember 2022. Namun, Perumda Pasar Tohaga masih mendistribusikan lewat dari tanggal yang ditetapkan.
Yang menjadi fatal, lanjut Hafiz, Disdagin diduga telah membayar Rp5 miliar paket bantuan tersebut meski belum terdistribusikan seluruhnya.
"Informasi yang kami dapat pada akhir tahun, paket bantuan sudah dibayar Rp5 miliar untuk 35 ribu paket bantuan. Padahal, itu baru terdistribusikan sekitar 17 ribu paket," jelasnya.
Dari persoalan itu, mahasiswa minta agar penegak hukum turun tangan mengusut dugaan Kongkalingkong antara Plt. Bupati Bogor, Disdagin dan Perumda Pasar Tohaga sebagai pelaksana kegiatan.
Bahkan mereka mengaku tidak segan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini ke kejaksaan hingga KPK.
"Kami juga akan menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih banyak, karena dugaan korupsi ini sangat melukai hati masyarakat," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Disdagin Kabupaten Bogor, Entis Sutisna membantah sejumlah dugaan tersebut. Menurutnya, program OPM tidak berjalan dengan baik akibat minimnya data penerima serta rentang waktu singkat.
