Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi mengaku bersama jajarannya akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi perusahaan sebenarnya. Dia mempertanyakan apakah PHK pegawai merupakan pilihan tepat meski kondisi global saat ini membuat perusahaan tercekik.
"Jika benar itu diPHK, perlu dipertanyakan perusahaan tersebut mengapa melakukan itu ke karyawan bahkan sampai merugikan karyawan, dan setiap perusahaan itu biasanya ada serikat buruh yang membela karyawan," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu, (2/11).
Namun demikian, dia sebagai perwakilan komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi kesejahteraan masyarakat, siap menerima aspirasi dari pegawai dan duduk bersama.
Menurutnya, permasalahan PHK perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti serikat pekerja dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dari pihak pemerintah. "Kita juga akan kroscek masalah ini, bila perlu turun ke lokasi untuk mempertanyakan ke perusahaannya langsung," tegasnya.(cok)
