"Kagetnya, di tahun 2020 dan 2021 itu masuk bantuan (masing-masing) Rp450 ribu. Tapi, di dalam transaksinya, sudah dicairkan. Sementara kami tidak merasa mencairkan, soalnya kartu tabungan ini juga kan baru diserahkan tahun ini," lanjutnya.
Kemudian, dilanjutkan dia, dirinya bersama wali murid lainnya pun mempertanyakan persoalan ini ke pihak sekolah. Di mana, pihak sekolah menyebutkan bahwa uang tersebut sudah dicairkan oleh RH, dan digunakan secara pribadi oleh dirinya.
"Yang 2020 dan 2021 dicairkan sama oknum itu dan digunakan pribadi uangnya. Kalau yang 2022 karena bukunya sudah dikasih ke wali murid, kami bisa mencairkannya. Kalau tahun 2020-2021 (buku tabungan) tidak pernah diberikan (ke wali murid)," imbuhnya.
Sementara, dilanjutkannya, duit bantuan pendidikan ini sendiri bernilai Rp450 ribu pertahunnya bagi setiap siswa. Di mana, jika diakumulasikan ada sekitar Rp99 juta yang seharusnya diserahkan kepada para penerima manfaat.
"Kalau diakumulasikan mungkin gede. Pertahun Rp450 ribu. Kalau dua tahun berarti Rp900 ribu. Tinggal dikalikan saja sama 110 siswa," ungkap dia.
Atas persoalan ini, dirinya bersama wali murid lain minta ganti rugi dana bantuan pendidikan tersebut. Karena, bantuan ini setidaknya dapat meringankan pihaknya untuk memenuhi kebutuhan sekolah bagi anak-anaknya.
"Dan RH ini sudah klarifikasi tadi di sekolahan (Senin 19/8). Dia dihadirkan karena kita nuntut biar dihadirkan juga, soalnya udah satu bulan ini (RH) dinonaktifkan dari pekerjaannya ini," ucapnya.
"Disaksikan langsung perwakilan wali murid dan disertakan surat bermaterai. Dan dia bilang mau bayar selambat-lambatnya Desember akhir, kalau pun ada rezeki dua atau tiga hari besok mau langsung dibayar," sambungnya.
