Adapun kenaikan harga BBM ini, kata Miftahudin, akan mencederai visi Indonesia Emas 2045, yang mana salah satu intisari visi utamanya kewajiban mewujudkan masyarakat berkualitas dan bebas dari kemiskinan.
"Bagaimana bisa mencapai visi tersebut jika kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah, malah akan memicu bertambahnya angka kemiskinan," tegasnya.
Makanya, PC PMII dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. "Juga mendesak Pemkab Bogor agar menyatakan sikap penolakan kenaikan BBM dan mendorong Pemkab Bogor menjaga stabilitas perekonomian di Kabupaten Bogor," ujar Miftahudin.
Gemuruh aksi massa itu segera redam saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Romli bergabung di tengah-tengah aksi. Sebagai anggota DPRD Fraksi PPP, dirinya pun menolak dengan tegas kenaikan harga BBM.
"Saya juga secara pribadi, anggota DPRD Fraksi PPP, tentunya menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM, yang nantinya akan kami teruskan kepada fraksi PPP di DPR RI," tuturnya.
Selain itu, lanjut Romli, bersama pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bogor segera membuat regulasi dalam rangka penanganan dampak kenaikan harga BBM.
"Dalam waktu tidak lama, kami akan berkirim surat ke pemerintah daerah untuk kemudian mendorong, dalam rangka tidak menambah kemiskinan baru," tukasnya.(cok)
