"Walaupun kami telah dua kali mengirim surat, tetap tidak menerima terhadap nomor apapun, sehingga terpaksa pada 01 April 2022, kami melakukan teguran atau somasi terhadap Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor," jelasnya.
Meski telah melayangkan somasi, namun pihaknya juga tetap tidak mendapatkan tanggapan dan pelayanan apapun, baik secara lisan maupun tertulis dari Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
"Bahkan kami telah berkali-kali datang secara langsung ke Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, tetapi kami tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas atas permintaan klien kami, sehingga sampai saat ini klien kami menunggu sudah 7 ( tujuh ) bulan dan tidak ada kepastian hukum," tambah Maha Katy.
Itulah yang mendasari pihaknya mengadukan Kepala BPN Kabupaten Bogor ke Menteri ATR/BPN. Selain mengadukan adanya pelayanan buruk serta dugaan adanya mafia tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pihaknya juga kembali mengajukan permohonan kliennya untuk mendapat Surat Keputusan Hak Atas Tanah.
"Kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku. Namun bilamana ada pertimbangan hukum lainnya , maka klien kami memohon transparansi dan mendapatkan penjelasan yang dapat dimengerti," tukas Maha Katy.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPN Kabupaten Bogor, Yan Septedyas enggan berkomentar banyak. Menurutnya, apa yang dinyatakan kuasa hukum sebaiknya disampaikan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Wilayah 2 di Cileungsi.
"Lokusnya masuk wilayah Kantah Bogor 2, sudah benar disebutkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di Cileungsi," tandasnya.(cok)
