"Perangkat daerah seperti Kepala Dinas, harus memposisikan diri sebagai pelayan rakyat, harus mau terbuka menerima masukan secara seksama dan dirumuskan secara bijak," tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman menuturkan, pencemaran Sungai Cileungsi merupakan permasalahan lama yang selalu berulang.
Meski diakuinya penanganan saat ini sudah lebih baik, namun hal itu belum usai mengingat pencemaran terus terjadi. "Kita meminta Pemkab Bogor melakukan pemantauan Sungai Cileungsi ini, dan melakukan penindakan yang tegas," ucapnya.
Puarman menyarankan, untuk menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan bukan lagi menggunakan Peraturan Daerah (perda) melainkan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. "Mungkin bisa lebih tegas, yang hukumannya ada pidana dan denda," pungkasnya.(cok)
