Baca Juga: LPKP Bogor Minta KPK Juga Periksa DPRD Kabupaten Bogor Dalam Kasus Suap Ade Yasin
Walaupun yang menjadi temuan KPK dan berkembang di media massa yakni implementasi program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor dalam proyek Jalan Kandangroda - Pakansari.
"Sehingga sangat wajar dan harus bagi KPK menindaklanjuti temuan jika dalam pengembangan kasusnya ditemukan adanya laporan keuangan dan impementasi bermasalah pada dinas-dinas atau lembaga struktural lainnya," jelas Yusfitriadi.
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju (Vinus) itu juga meyakini, dalam pengembangan kasus suap tersebut, sumber uang suap berasal dari dinas-dinas atau lembaga struktural lainnya untuk memuluskan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: PDIP Sebut Kasus yang Jerat Ade Yasin Ulah Birokrat Lama
"Karena dari mana lagi sumbernya. Gak mungkin juga uang pribadi Ade Yasin, atau kan semakin banyak yang terlibat jika uang tersebut dari pihak luar," tudingnya.
Itulah, lanjut Yusfitriadi, mengapa seluruh instrumen birokrasi mulai dari yang mempunyai kewenangan sampai pada yang berperan mengurus administrasi dimintai keterang oleh KPK. Termasuk hasil penggeledahan KPK di 3 tempat yang diberitakan secara terbuka, di mana ditemukan sejumlah uang dalam pecahan uang asing.
