Awasi Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Bogor Butuh Anggaran Rp53 Miliar

RBG.ID-CIBINONG, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor butuh anggaran Rp53 miliar untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Anggaran itu akan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan mulai dari rangkaian hingga pelaksanaan Pilkada.

"Kami sudah mengajukan anggaran Rp53 Miliar, masih dalam proses dan belum terealisasi," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, Senin (6/2/2023).

Baca Juga: Waduh Ratusan Balon DPD Diadukan Catut Dukungan, Warga Bisa Lapor ke Bawaslu

Irvan menuturkan, pihaknya juga mengajukan permohonan bantuan mebeler serta alat tulis kantor untuk memaksimalkan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor.

"Kami belum menghitung secara detail berapa kebutuhannya, namun kita butuh beberapa seperti kursi, meja dan lainnya, mungkin ada aset pemda yang tidak terpakai bisa digeser ke kantor kita," jelasnya.

Kemudian, lanjut Irvan, pihaknya juga meminta ke Pemkab Bogor untuk memberikan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memaksimalkan tugas, peran dan fungsi Bawaslu pada tahapan Pemilu 2024.

Terpisah, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan menjelaskan, kebutuhan biaya Bawaslu kemungkinan tidak akan seluruhnya ditanggung oleh APBD Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Dapat Dukungan Maju di Pilkada 2024, Iwan Setiawan Fokus Tingkatkan Elektabilitas

"Karena ini nyambung juga dengan Pilgub (pemilihan gubernur), jadi kita cost sharing dengan Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Untuk mekanismenya, lanjut Wildan, 60 persen dari anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bogor, dan 40 persen dari APBD Provinsi Jabar. Menurutnya, hal ini serupa dengan pelaksanaan Pilkada 2018 lalu.

Itu pun pengalokasiannya kemungkinan besar akan dibagi pada APBD 2023 dan APBD 2024. "Tidak sekaligus di APBD 2023, kita masih menunggu petunjuk teknis dari Kemendagri seperti apa," tambahnya

Kebutuhan anggaran itu nantinya diperuntukkan bagi pembayaran honor tim pengawas, operasional, serta perjalanan dinas Bawaslu.

"Kebanyakan untuk honor tim pengawas, operasional, perjalanan dinas dan sebagainya mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat PPS(panitia pemungutan suara)," tandas Wildan.(cok)