RBG.ID – Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-Vinus) kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Bogor Pasca OTT”, Rabu (29/06).
Direktur LS-VINUS, Deni Gunawan menjelaskan, latar belakang diskusi kali ini sebagai bagian dari merespon isu yang berkembang di masyarakat terkait jalannya pemerintahan Kabupaten Bogor pasca OTT Bupati Bogor, Ade Yasin oleh KPK.
“Bisa jadi ini kasus pertama OTT KPK di Indonesia terkait korupsi di mana pejabat menyuap BPK dengan modus agar Pemkab Bogor mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” ujar Deni di Kantor Yayasan Visi Nusantara Maju, Cibinong, Kabupaten Bogor.
BACA JUGA : Bahas Tata Kelola Pemkab Bogor Pasca OTT Ade Yasin, Vinus Undang Plt Bupati-Ketua DPRD
Menurutnya, kasus ini memilki konsekuensi yang luas terkait tata kelola pemerintahan. Terutama, kata dia, soal pelayanan program yang terganggu dan menjadi tidak efektif.
“Pasca OTT Bupati tentu menyisakan banyak persoalan, contohnya saja program Samisade atau Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang merupakan ikon Bupati Ade, bagaimana nasibnya? Seperti apa tata kelolanya setelah OTT Bupati? Di sisi lain, isu di bawah (khususnya pemerintah Desa) menginginkan program ini dilanjutkan. Harusnya Plt. Bupati bisa hadir untuk bisa menyampaikan hal ini. Mungkin pejabat yang lain masih wait and see, dan ragu untuk bergerak, dan ini amat mengganggu bagi jalannya pelayanan ke publik,” paparnya.
BACA JUGA : LS-Vinus Soroti Durasi Pemilu 2024