RBG.ID - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai, dinasti politik jadi persoalan saat dinasti politik itu membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, di antaranya Indonesia.
“Tidak hanya itu saja, politik dinasti ketika berkuasa serta untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,” ungkap Peneliti senior dari BRIN, Prof. Lili Romli ketika dihubungi, Senin (6/11).
Peneliti senior dari BRIN, Prof. Lili Romli mengungkapkan, banyak kasus di Indonesia, sebab demokrasi elektoral hanya sekadar formalitas.
Hal itu terjadi, kata Peneliti senior dari BRIN, karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, serta civil society dikooptasi.
Politik dinasti pun menguasai sumber daya ekonomi serta bahkan koruptif.
“Jika di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tak menunjukkan hal positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi serta ketika berkuasa mereka koruptif,” jelas dia.
Baca Juga: Full Senyum, G-Dragon Terbukti Tidak Gunakan Narkoba
Peneliti senior dari BRIN menjelaskan, negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi.
Tidak langsung berkuasa, ada tahapan-tahapan yang wajib dilalui melalui pengkaderan serta rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain.
“Mereka juga memiliki kualifikasi serta kapasitas yang baik sehingga saat berkuasa juga berhasil dengan baik, tak koruptif. Jika gagal, publik tak akan memilihnya kembali, ada punishment,” papar dia.
Baca Juga: Ini Tips Mengatasi Gagal Update iOS pada iPhone Semua Tipe
Peneliti senior dari BRIN menilai, apabila kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang.
“Untuk proyeksi ke depan, apabila politik dinasti terus bercokol serta menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Saat ini saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,” ungkap dia.