Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar VI PKB Syaiful Huda menambahkan, selain menetapkan ketum dan ketua dewan syuro secara aklamasi, muktamar di Hotel Bali Nusa Dua Convention Center itu juga memutuskan platform perjuangan politik DPP PKB 2024-2029. Juga memutuskan rekomendasi internal dan eksternal.
Untuk rekomendasi internal, PKB secara kelembagaan resmi bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu sekaligus mempertegas sikap dan arah politik PKB untuk lima tahun ke depan.
Sementara rekomendasi eksternal, salah satunya mendorong opsi pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 2029 mendatang.
Hasil muktamar juga merekomendasikan presidential threshold 10 % pada pilpres 2029.
Di luar itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mendadak tidak dapat menghadiri acara penutupan muktamar.
Terkait hal itu, Muhaimin menyebut kondisi kesehatan Prabowo tidak memungkinkan untuk hadir dalam penutupan muktamar.
”Beliau titip salam untuk semuanya,” ujarnya.
Di sisi lain, ketika ditanya mengenai adanya wacana muktamar tandingan PKB pada 2-3 September nanti, Muhaimin menegaskan tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan agenda muktamar tandingan. ”Itu liar,” tegasnya.
Dia pun menegaskan partainya tidak akan terpengaruh dengan muktamar tandingan tersebut. ”Tidak kita anggap,” tegasnya. (tyo)
Artikel Terkait
Punya 23 Aset Tanah dan Bangunan, serta Harta Kekayaan Naik Rp1,3 Miliar, Lihat LHKPN Lusiana Nurissiyadah, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PKB
Fantastis! Segini Harta Kekayaan Bobby Nasution dan Nagita Slavina, Dua Nama Cagub-Cawagub Pilkada Sumut Usulan PKB
Lengser dari Senayan, Edward Tannur Ayah Ronald Tannur Masih Anggota PKB: Ngga Ada Hubungannya
Muktamar Undang Jokowi dan Prabowo, PKB Dalam Pemerintahan ataukah Tidak?
Pilgub Jakarta 2024: PKB Nasdem PKS Kompak Tinggalkan Anies, Eks Gubernur Jakarta Tetap Optimis
Cak Imin Terpilih Menjadi Ketua PKB, Diwarnai Unjuk Rasa dan Muktamar Tandingan
Wapres Ma’ruf Amin Sebut PKB Gerakan Politik Kiai, Bukan Kiai Politik