Padahal, ketika pembuangan ke Tiongkok masih bebas, jumlahnya hanya kisaran 38.804 ton per tahun.
Inggris yang sudah keluar dari UE, juga berkontribusi cukup besar. Bisa dibilang ia adalah eksportir tunggal sampah plastik terbesar ke Turki. Pada 2021 mereka mengirimkan 122.898 ton sampah plastik ke Negeri Dua Benua tersebut.
’’Kami menyerukan pada Inggris, UE dan negara lainnya agar mengurus sampahnya sendiri di dalam negeri daripada mengekspornya ke Turki di mana itu bisa melukai kesehatan manusia dan juga HAM,’’ tegas pemimpin penelitian HRW, Krista Shennum.
Turki sempat melarang impor sampah plastik pada Juli 2021 lalu. Namun entah bagaimana, larangan itu hanya sementara. Aturan itu dicabut tanpa alasan yang jelas.
Dalam laporan 88 halaman berjudul ’’It’s as If They’re Poisoning Us: The Health Impacts of Plastic Recycling in Turkey’’ (Ini Seakan Mereka Meracuni Kita: Dampak Kesehatan dari Daur Ulang Plastik di Turki, Red) tersebut, HRW menuding pemerintah Turki telah memperburuk dampak kesehatan dan lingkungan pada para pekerja, karena telah gagal menegakkan undang-undang daur ulang. UU itu mengatur pentingnya lisensi ketat dan inspeksi rutin di lokasi. Dalam aturan hukum di Turki, seharusnya batas minimal bekerja di fasilitas daur ulang adalah 18 tahun. Namun kenyataan di lapangan tidak demikian.
Para pekerja di pusat daur ulang bukan hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak mulai usia 9 tahun. Dari 64 orang yang diwawancarai HRW, sebanyak 26 di antaranya mengaku bekerja sejak masih anak-anak atau bahkan saat ini masih anak-anak.
Sebagian lainnya adalah pengungsi dan imigran yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan. Mereka beresiko mengalami masalah kesehatan serius jangka panjang.
Para pekerja dan orang yang tinggal di sekitar lokasi daur ulang mengaku mengalami masalah pernafasan, sakit kepala parah dan penyakit kulit. Beberapa fasilitas daur ulang ada di dekat sekolah, rumah sakit serta rumah penduduk.