Karenanya, sektor UMKM harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan dan intervensi APBD, di samping Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Tirta Asasta yang dimiliki Kota Depok.
“Tentu kita ingin UMKM di Depok dapat naik kelas, maka perlu pelatihan dan pembinaan yang menggunakan APBD,” tegasnya.
Hal lain yang menjadi fokus utama dewan dari Dapil Kota Depok VI (Sawangan, Bojongsari, Cipayung) ini adalah mengawal Janji Walikota dan Wakil Walikota Depok, yakni program mencetak 5.000 Wirausaha Baru (WUB) dan 1.000 perempuan pengusaha.
“Yang kami harapkan program ini tepat sasaran, mereka yang mengikuti program ini adalah orang-orang yang benar-benar niat untuk menjadi WUB dan perempuan pengusaha,” harap Yuni.
Sebab, Yuni menegaskan bahwa program tersebut menelan APBD Kota Depok yang tidak sedikit. Sehingga, diharapkan pelaksanaan sampai out put-nya dari harus jelas dan membawa kemaslahatan bagi Kota Depok.
“Jangan sampai anggaran yang dikucurkan sia-sia. Maka dari itu, pelaksanaan program ini harus dikerjakan dan diawasi dengan benar, baik pelatihannya, pesertanya, akses permodalannya, pembinaan sampai pengawasan paska dibentuk menjadi WUB,” tegas Yuni.
Hal ini, kata Yuni, sangat penting. Pasalnya, ketika program tersebut berhasil, maka akan menjadi salah satu pondasi ekonomi Kota Depok untuk pembangunan dan meningkatkan perekonomian warga Depok.
“Tentu muaranya tidak hany meningkatkan perekonomian para pesertanya, ini juga meningkatkan perekonomian Kota Depok, demi kemaslahatan warga Depok,” ucap Yuni Indriany.
