RBG.ID, DEPOK – Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, menyambut baik pencabutan atau penarikan hak interpelasi yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Kota Depok dalam sidang paripurna, Rabu (3/8).
“Alhamdulilah kemarin (3/8) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok. Hak interplasi dari sebagian besar anggota DPRD Kota Depok dicabut karena komunikasi yang kami jalankan dari eksekutif, pimpinan dalam hal ini dengan anggota DPRD Kota Depok berjalan baik,” ungkapnya kepada Radar Depok (grup RBG.id), Kamis (4/8).
Imam menyebutkan, dalam rapat kordinasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif itu, Komisi D DPRD Kota Depok telah meminta pendapat dan dinas terkait megenai persoalan Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Baca juga: Interpelasi Ditarik, Kartu Depok Sejahtera Pakai Warna Putih
“Nah, setelah mereka rapat kordinasi, surat rekomendasi komisi D diberikan kepada pimpinan sehingga, pimpinan melakukan kordinasi dengan kami sebagai Kepala Daerah sehingga, apa yang belum terselesaikan dalam rapat kordinasi komisi D dengan dinas terkait bisa dijawab oleh pimpinan,” terangnya.
Akhirnya, beber dia, rapat koordinasi itu menghasilkan sejumlah keputusan seperti perubahan warna KDS, kriteria Koordinator Kelurahan (Korkel) dan penerima manfaatnya.
“Sehingga, pertemuan antara pimpinan DPRD dengan kami sebagai pimpinan eksekutif juga berlangsung baik dan memutuskan hal-hal perkara yang selama ini tidak bisa diputuskan oleh komisi D dengan dinas,” papar Imam.
