“Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Artinya memenuhi unsur sebuah kota. Kita punya 50 anggota dewan yang mewakili masyarakat tentunya. Di Depok ada sembilan perwakilan di DPRD provinsi, dan ada enam perwakilan untuk DPR RI. Artinya ketika ini harus misalnya hilang dan kita nanti ada di ibu kota ya kembali lagi ke persoalan lama,” sambungnya.
Makanya ketimbang bergabung, lebih baik Kota Depok membangun jaringan kerjasama saja dengan Jakarta.
“Depok halamannya ibu kota, kenapa kita tidak banyak kerjasama di dalam berbagai hal, minimal menjadi solusi dalam jangka pendek dengan Pemerintah DKI, dari berbagai peluang yang ada,” tuturnya.
Semisal, lanjut Pradi, dalam bentuk kerjasama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ada banyak peluang yang bisa kita kerjasamakan, misalnya BUMD pasar bisnis to bisnis atau bisnis to govermenet,” terangnya.
Atau, menurut Pradi, bisa juga Depok menjadi kota packaging, yang sasarannya selain untuk lokal tapi juga untuk daerah lain melalui BUMD.
“Ya kita packaging dari hasil masyarakat di Jawa Barat, petani-petani kan bisa saja,” jelasnya.
Dari otomotif kita sudah termasuk yang tertinggi juga di Jawa barat, nah tidak menutup kemungkinan untuk perpakiran bila mana dikelola tinggal kita kalikan saja. Itu rata-rata bekerja di ibu kota lebih dari ratusan ribu orang.
