RBG.ID, DEPOK – Anggota Komisi B DPRD Depok dari Fraksi PKS, Moh. Hafid Nasir menyebutkan bahwa Kota Depok dengan luas wilayah sekitar 200,29 km2 dan berpenduduk sekitar 2,4 juta jiwa. Pertambahan populasi jumlah penduduknya setiap tahun sekitar 2 – 4 persen.
Kota Belimbing ini tidak memiliki banyak sumber daya alam dan industri yang bisa menyerap tenaga kerja. Maka, jumlah penduduk yang terus menerus meningkat tiap tahunnya, selain menjadi salah satu aset pemerintah Kota Depok dari sisi ketersediaan sumber daya manusianya, juga menjadi tantangan pemerintah Kota Depok untuk terus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, persentase tingkat kemiskinan Kota Depok sebesar 2,58 persen, terendah se-Jawa Barat dan menempati urutan ketiga kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Indonesia pada tahun 2021. Sementara tingkat pengangguran Kota Depok tahun 2021 turun 0,11 persen menjadi 9,67 persen dibanding tahun 2020 yang mencapai 9,87 persen,” ungkap Hafid.
Hafid mengatakan, kebijakan Pemerintah Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 -2026, khususnya dalam pemulihan ekonomi daerah akibat dampak buruk pendemi Covid-19, berupaya untuk terus menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Kemudian mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya ekonomi lokal dan perluasan lapangan kerja melalui Program Peningkatan UMKM, yaitu menciptakan wirausaha baru dan perempuan pengusaha,” ucapnya.
Aleg Dapil Pancoran Mas ini menambahkan bahwa Pemeritah Kota Depok melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) berkomitmen untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Salah satunya dengan mendorong terciptanya 5.000 (lima ribu) pengusaha baru/startup, dan 1.000 (seribu) perempuan pengusaha sebagaimana tertuang dalam janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilh," imbuh Hafid.
