RBG.ID, DEPOK – Dalam rapat Paripurna Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok 2021, 33 Anggota DPRD mengajukan Interpelasi terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diduga bermuatan politis, dan kurang transparan terkait pendataan yang dilakukan. Satu di antaranya dari PSI Kota Depok.
Sebelumnya, 38 anggota DPRD Kota Depok yang menginginkan interpelasi, kini hanya 33 anggota DPRD Kota Depok. Lima anggota DPRD dari PPP dan Demokrat dari fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan menarik diri dan batal mengajukan interpelasi.
“Saya ikut mengajukan hak interpelasi. Hal yang kami soroti adalah penggunaan dana yang tidak sesuai sebagai mana mestinya dari program KDS,” ujar Anggota DPRD Kota Depok dari PSI, Oparis Simanjuntak.
Baca juga: 38 Dewan Depok Ajukan Mosi Tidak Percaya, PKS Ikut Awasi KDS
Sementara, Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra, mengatakan, sejak awal hanya mempertanyakan mengenai tranparansi terkait anggaran, dan pendataan.
“Karena banyak laporan yang terindikasi muatan politisnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya,” tutur Icuk.
Perkiraan anggaran yang jumlahnya mencapai Rp100 miliar lebih, kata Icuk, seharusnya anggaran tersebut dalam dipergunakan untuk kemaslahatan warga Kota Depok orang yang lebih luas.
