RBG.ID - Tidak ingin terus kecolongan, Wali Kota Bogor Bima Arya berjanji akan bertindak tegas terhadap oknum yang terlibat dalam mafia jaringan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ya, proses PPDB di Kota Bogor terus menjadi sorotan berbagai pihak terutama soal dugaan manipulasi Kartu Keluarga (KK) untuk masuk SMA Negeri.
"Ppdb kota bogor sdh jd lingkaran setan pak, sistem zonasi yg prosentasenya lbh besar jd ajang bisnis manipulasi eksodus k kota seca tiba tiba. Lupa ya sm tujuan awal untuk memudahkan yg dekat dan meratakan pendidikan..klo gini caranya tanpa pengawasan ketat permainan subjektif nilai rapot dan permainan alamt palsu dan penindakan jd cacad sitem pak..dan satu lagi yg sudah dpt skola tahap 1 hrs dikunci gabisa ikur tahap 2 .. jgn merugikan org lain yg posisi dibwhnya . Jd terhempas gagara dia ga ambil yg sdh dipilih dan ikut tahap dua," ungkap akun hulukatiyuni di akun Instagram Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Baca Juga: “Dine With Giraffe” Eksklusif dan Satu-Satunya Hotel di Jawa Barat yang Bisa Makan bersama Jerapah
"Dari dulu memang ga luput ada kecurangan tp tdk seluarbiasa skrg, klo skrg semakin memudahkan yg punya uang beli domisili, numpang kk, ga cuma org kaya, cukup dgn berpikir drpd masuk swasta belasan juta mending beli kk baru dibwh spuluh juta ????.. lupa ya sm yg dekat yg kira kira 0,5 -1 km jrk rumahnga, gapunya sktm, ga pny prestasi ..krn pd akhirnya mereka yg jd korban mau ga mau hrs msk swasta, padahal lbh jauh lbh tdk mampu ????," tambahnya.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, segera bertindak dengan membongkar jaringan "mafia" dalam kasus tersebut.
"Supaya tidak terulang, harus dibongkar jaringan dan kena sanksi," tegas Bima Arya.
Baca Juga: Ketua PSSI Erick Thohir Bantu Pengobatan hingga Merenovasi Rumah Kurnia Meiga
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Wahyu Mijaya mengungkapkan, jalur zonasi masih berdasar jarak, namun tak menetapkan setiap sekolah minimal 500 meter, melainkan tergantung kondisi masing-masing sekolah.
"Jika sekolah A penduduknya banyak, lalu yang daftar juga membludak, kemungkinan semakin mendekat jaraknya. Namun, apabila penduduknya tidak banyak bisa jadi jaraknya lebih luas," ungkapnya.
Ia menyontohkan, warga luar Kota A akan bersekolah di Kota A pun bisa mendaftar. Sebab, jalur zonasi persentasenya hanya 50 persen.
Baca Juga: Dua Hari Lagi Dibuka, Van Gogh Tetap Menjual Tiket Reguler Mulai Malam Ini
"Tidak selalu harus gunakan jalur zonasi tapi dapat memakai jalur lain di tahap kesatu yakni prestasi," tutur dia.
Menurut dia, jalur zonasi didasarkan jarak terdekat rumah dengan sekolah sementara SMK lebih terbuka. ***