RBG.ID – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaludin mengungkapkan tujuan penonaktifan NIK KTP bagi warga yang sudah tak tinggal di Jakarta lagi.
Ia mengatakan bahwa penonaktifan NIK KTP dilakukan untuk menekan angka golput saat Pemilu.
"Karena mereka yang terdaftar di dalam Pemilu, mereka tentunya nanti adalah warga yang secara de facto dan de joure berada di tempat tinggalnya," ujarnya dalam Instagram resmi disdukcapildki, Senin (8/5).
"Sehingga dekat dengan TPS. Kalau dekat dengan TPS kan mereka tinggal bisa datang secepatnya," tambah Budi.
Selain itu, menurutnya dengan adanya penonaktifan NIK bagi warga yang sudah tak tinggal lagi di Jakarta, secara administratif akan lebih tertib.
"Yang kedua kita mempunyai data yang akurat. sehingga dengan data akurat kita bisa merumuskan kebijakan dengan tepat," jelasnya.
Baca Juga: Penonaktifan NIK Akan Dimulai Maret Mendatang, Simak Dampaknya Berikut Ini
Alasan lainnya, Budi mengatakan penonaktifan NIK juga bisa menghindari potensi kerugian negara lantaran bantuan yang tak tepat sasaran.
"Yang keempat, agar bantuan sosial bisa tepat sasaran," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan penonaktifan KTP Elektronik untuk penduduk yang sudah tidak tinggal di DKI masih dalam tahap rencana dan pendataan.
Baca Juga: Ini Penjelasan Disdukcapil DKI Soal Penonaktifan KTP Bagi Penduduk yang Tak Tinggal di Jakarta Lagi
"Kami sedang melakukan pendataan. Berdasarkan data awal, sebanyak 194.000 data penduduk KTP DKI yang sudah tidak tinggal di Jakarta dan angkanya akan terus berkembang," jelas Budi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (3/5).
Data tersebut didapatkan dari hasil temuan di lapangan dan laporan RT/RW selama beberapa tahun terakhir.