RBG.id - Pemkab Bogor menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten dalam rangka studi komparasi mengenai mekanisme optimalisasi sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.
Kunjungan berlangsung di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Jumat (10/10).
Rombongan DPRD Banten yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Yudi Budi Wibowo, disambut langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, bersama Kepala Bagian Perundang-Undangan serta jajaran terkait.
Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan dari Provinsi Banten, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi I, berdiskusi mendalam mengenai strategi Pemkab Bogor dalam mengoptimalkan penyebarluasan Perda kepada masyarakat.
Baca Juga: Wujudkan Permukiman Berkelanjutan, Pemkab Bogor Perkuat Basis Data dan Kolaborasi Lintas Sektor
Fokus utama pembahasan mencakup bagaimana kebijakan lokal dapat lebih efektif diterapkan untuk menunjang kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Zaenal Ashari mengungkapkan apresiasinya atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokasi studi banding.
Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan terhadap komitmen Pemkab Bogor dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
“Kami merasa bangga dan terhormat karena Kabupaten Bogor menjadi salah satu tujuan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi mekanisme optimalisasi sosialisasi Perda kepada masyarakat, terutama terkait pelayanan publik,” ujar Zaenal.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antarpemerintah daerah serta membuka ruang pertukaran ide dan pengalaman dalam pengelolaan regulasi.
“Kami berharap kunjungan ini menjadi momentum saling belajar. Apa yang kami terapkan di Kabupaten Bogor semoga bisa menjadi referensi bagi DPRD Provinsi Banten, dan sebaliknya kami juga siap belajar dari pengalaman mereka,” pungkasnya.
Kegiatan ini menandai komitmen bersama antara Kabupaten Bogor dan Provinsi Banten untuk terus meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan publik melalui sosialisasi Perda yang lebih inklusif dan mudah dipahami masyarakat.***