RBG.id - Pemkab Bogor menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan warga melalui percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menargetkan program tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun, lebih cepat dari proyeksi umum yang memerlukan hingga lima tahun.
Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat sekitar 14 ribu unit rumah di Kabupaten Bogor yang masuk kategori tidak layak huni.
Angka tersebut menjadi perhatian utama karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga yang masih tinggal dalam kondisi kurang memadai.
Baca Juga: ASN Pemkab Bogor Gelar Aksi Bersih Dukung World Cleanup Day, Sekda Ajat: Harus Jadi Budaya
“Langkah percepatan ini kami ambil agar masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” ujar Rudy, Senin (22/9).
Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkab Bogor menyiapkan perbaikan untuk 3.750 unit rumah yang tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.
Program tersebut juga diperkuat melalui kolaborasi dengan TNI, Polri, serta program pusat melalui DPR RI untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah. Di luar itu, ada sinergi dengan TNI dan Polri. Bahkan program pusat tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Rudy memastikan, data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis, mulai dari tingkat RT/RW hingga desa dan kelurahan, sebelum dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Tujuannya, agar bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
Lebih lanjut, Rudy mengakui keberhasilan program percepatan ini sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah.
Namun, ia optimistis target tiga tahun dapat tercapai karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif, didukung sektor perdagangan, industri kecil, dan pariwisata yang stabil.