RBG.ID - Pj Bupati Bogor, Bachril Bakri menekankan jajarannya supaya arah program kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat yang dikenal dengan Asta Cita atau delapan misi, dan 17 program prioritas nasional lainnya.
Hal tersebut ditegaskan saat acara sosialisasi Permendagri No. 15 Tahun 2024, tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dan peluncuran Sistem Penilaian Kinerja Keuangan dan Aset Daerah “Siperjaka Berdasi” (Berprestasi dengan Inovasi), pada Senin (11/11/2024).
“Masing-masing perangkat daerah bisa mencermati tugas dan fungsinya, mana saja yang harus diselaraskan dalam rencana program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah,” ungkap Bachril.
Baca Juga: Satu Orang Tewas, 23 Kendaraan Ringsek, Ini Kronologi Kecelakaan Tol Cipularang KM 92
Ia menjelaskan, perangkat daerah masing-masing mendalami dan cermati bentuk konkret Asta Cita dan 17 program prioritas nasional di masing-masing dinas.
Hal ini, Bachril Bakri menambahkan, bakal menjadi bahan evaluasi program kebijakan Pemkab Bogor yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Ia menjabarkan, arah program kebijakan Pemkab harus sesuai dengan arahan presiden saat rakornas dengan jajaran kepala daerah di SICC Sentul (7/11) lalu.
Presiden meminta harus ada kegiatan dan penganggaran yang efektif dan efisien dalam mencapai target.
Berdasarkan Permendagri No. 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, Bachril menyebutkan, penyusunan APBD 2025 harus memperhatikan penekanan pada sektor pendidikan, pengeluaran untuk infrastruktur pelayanan publik, pencapaian standar pelayanan minimal.
Selain itu harus memperhatikan usaha penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, pemanfaatan penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang sudah ditetapkan, dan isu-isu strategis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berharap, setiap peserta memperoleh pencerahan dan pengetahuan lebih mendalam mengenai proses penyusunan APBD 2025.
Menurut Bachril, dengan pemahaman yang terkini mengenai aturan yang ditetapkan, penyusunan APBD bisa berjalan lebih berkualitas dan sesuai dengan pedoman perundang-undangan.