RBG.id -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.
Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan melakukan survei pemetaan kawasan rawan narkoba di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Untuk mempercepat pelaksanaan survei ini, BNN Kabupaten Bogor menggelar konsolidasi dengan para camat dan perwakilannya.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor dan berlangsung di M-One Hotel, Sukaraja, pada Rabu (25/9).
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor dan jajaran BNN setempat.
Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kabupaten Bogor, Eko Sumartono, menjelaskan bahwa BNN pusat memiliki program untuk memetakan kawasan yang dianggap rawan terhadap penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, pemetaan ini dilakukan berdasarkan jumlah kasus, pengedar, hingga pecandu narkoba di suatu wilayah.
"Tahun ini, BNN pusat mencoba pendekatan baru dengan melakukan survei langsung di setiap desa. Respondennya terdiri dari aparat penegak hukum, seperti Babinsa, Babinkamtibmas, kepala desa, sekretaris desa, serta sampel dari masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk mengukur ketahanan masyarakat dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba," kata Eko.
Survei ini tidak hanya bertujuan mengukur kondisi saat ada kasus narkoba, tetapi juga bagaimana masyarakat menghadapi potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.
Baca Juga: Jaehyun NCT Susul Taeyong, Siap Jalani Wamil 4 November 2024 Sebagai Band Militer Angkatan Darat
Konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi dengan para camat agar jumlah responden survei semakin meningkat, sehingga data yang diperoleh bisa lebih valid dan representatif.
"Harapan kami, dengan meningkatnya jumlah responden, data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas tentang kawasan rawan narkoba di Kabupaten Bogor. Ini penting untuk memperkuat sistem keamanan di desa-desa terhadap ancaman narkoba," ujar Eko.***