Punya Tanggungjawab yang Sama di Kabupaten Bogor, Dewan Diminta Tak Asal Kritik

RBG.ID - "Perang kritik" antara eksekutif dan legislatif mewarnai perayaan Hari Jadi Kabupaten Bogor (HJB) ke-541, belakangan ini.

Sengkarut yang dimulai oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor lewat kritikan tajamnya mengenai ketidakbecusan Pemkab dalam mengakselerasi pembangunan, juga mendapat tanggapan kritis dari kalangan pengamat.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi mengatakan, peran pengawasan yang melekat pada kelembagaan legislatif adalah mengawasi perencanaan program, mengawasi pelaksanaan program dan mengawasi hasil dari program tersebut.

Baca Juga: Harta Kekayaan Naik, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan Lapor ke KPK Tak Punya Mobil Hanya Motor Seharga Rp10 Juta

Artinya, selayaknya dewan juga bersuara lantang kala berjalannya sebuah program dan tidak hanya melempar kritik serta penilaian jelek pada akhir masa pekerjaan.

"Sehingga ketika dewan hanya mengawasi hasil, pasti akan banyak masalah ketika dalam perencaan dan pelaksanaan programnya tidak diawasi secara intensif. Ketika intensitas pengawasan sangat kuat pada sisi perencanaan dan pelaksanaan program maka ketika ada masalah akan segera diketahui dan akan ada treatment perbaikan. Sehingga akan meminimalisir masalah di akhir program," jelas akademisi yang saat ini juga menjadi Ketua Yayasan Visi Nusantara (Vinus) Maju tersebut.

Baca Juga: Plt Bupati Bogor Ngaku ke KPK Hanya Miliki Alat Transportasi Motor Senilai Rp10 Juta, Vinus Ungkap Ini

Belum lama ini, statemen Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan saat menjawab kritikan pedas anggota DPRD soal masih belum baik dan meratanya pembangunan infrastruktur, ramai diperbincangkan.

Dalam pernyataannya, menurut Iwan, setiap program pembangunan tak lepas dari persetujuan dewan.

Kolaborasi ini, sambung Iwan, semestinya berlangsung baik karena pemkab dan DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dalam capaian pembangunan.

Baca Juga: Mobilnya Tidak Tercatat di LHKPN, Plt Bupati Bogor: Saya Punya Mobil, Demi Tuhan Saya Punya

Menanggapi itu, Yus mengaku sepakat dengan Iwan.

Ia justru sedikit menyindir dewan yang dinilainya acap kurang peduli ketika melakoni pengawasan ditahapan perencanaan maupun pelaksanaan program.

Semisal dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), DPRD juga memiliki tanggungjawab yang sama dengan pemkab karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam sebuah pemerintahan daerah.