Terlibat Penipuan Jual Beli Tanah, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Bersama Seorang Kades Ditangkap Polisi

RBG.ID-BOGOR, Diduga terlibat kasus penggelapan dan penipuan jual beli tanah, seorang anggota DPRD Kabupaten Bogor, ditangkap petugas Satreskrim Polres Bogor.

Oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor yang diringkus polisi, yakni berinisial EK. Tak hanya anggota dewan, seorang kepala desa (Kades) berinisial HM pun terseret dalam kasus jual beli empat bidang tanah di Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Mereka menjual tanah kepada PT Jaya Protindo senilai Rp1.787.750.000. Namun pemilik dari tanah tersebut tidak menerima sejumlah uang hasil jual beli tanah yang dimaksud.

Baca Juga: Bangunan di Gangnam Milik Rain dan Kim Tae Hee Masih Kosong, Sisakan Pinjaman Besar yang harus Dilunasi

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redhoi Sigiro membenarkan adanya laporan tindak pidana penipuan jual beli tanah tersebut.

Saat ini keduanya masih mendekam di Ruang Tahanan Mapolres Bogor. "Sudah kami tahan di ruang tahanan Mako Polres Bogor, berkasnya segera kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor,” Kata Yohanes pada Selasa, 30 Mei 2023.

Akibat perbuatannya tersebut EK dan HM di kenalan pasal Pasal 378, 372 dan atau 263 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Baca Juga: Modus Baru, Narkoba Diselundupkan dengan Cara Dilarutkan ke Kain Gorden

“Dua orang tersangka tersebut kami kenakan pasal penggelapan atau penipuan, ancaman hukuman penjaranya paling lama 4 tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan bahwa apabila angotanya terbukti bersalah maka ia akan mempercayakan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti hukum pidana yang berlaku.

"Tentunya DPRD Kabupaten Bogor sangat menghormati proses hukum yang berlaku. Kami serahkan sepenuhnya ke APH khususnya polres Bogor," kata Rudy.

Rudy juga menjelaskan bahwa dirinya sebagai Ketua DPRD tidak akan melakukan upaya apapun untuk membantu, apabila angotanya terbukti bersalah. "Intinya, yang menjadi ketetapan hukum, kami ikuti, tidak akan intervensi apapun," tegasnya.(devina/mtr)