Hindari Polemik Penyelenggaraan PPDB, DPRD Panggil Disdik Kota Bogor

RBG.IDBOGOR, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) segera dimulai di Kota Bogor. Jelang dimulainya PPDB untuk tahun ajaran baru 2023, Komisi IV DPRD Kota Bogor mengadakan rapat kerja dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Rapat kerja tersebut, bertujuan agar tidak terjadi polemik dalam penyelenggaraan PPDB nanti karena saat ini semua pendaftaran sudah berbasis online.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengingatkan kepada Disdik Kota Bogor agar mensosialisasikan sistem PPDB online secara masif, dan merata agar seluruh orang tua murid mengerti prosesi pendaftaran anaknya nanti.

Baca Juga: Bersama Istri, Presiden Jokowi Nonton Bioskop di Botani Square

“Kita berharap tidak ada lagi Kesalahan sistemik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) karena sudah berbasis online. Bagaimana pun, tidak semua orang tua murid mengerti dan paham (sistem online),” ujar pria yang akrab disapa ASB ini.

Untuk itu, ASB menyarankan kepada Disdik Kota Bogor agar pihak sekolah diberikan ruang untuk ikut membantu melakukan pendaftaran secara kolektif bersama orang tua murid.

“Ada loh, orang tua murid yang tidak memiliki gadget dan masih melek teknologi. Pastinya, mereka paham dan mengerti proses pendaftaran secara online,” kata dia.

Baca Juga: Intip Ramalan Zodiak Gemini Hari ini 29 Mei 2023, Seimbangkan Keinginan dan Kemampuan Finansial

Lebih lanjut, ASB mengingatkan agar dalam proses PPDB nantinya, harus tetap memprioritaskan warga kurang mampu.

Persoalan lainnya yang dibahas didalam raker tersebut, adalah kesenjangan jumlah SD dengan SMP, dan SMA negeri yang ada di Kota Bogor.

Hal ini, menyebabkan sedikit masyarakat Kota Bogor yang merasakan layananan pendidikan secara merata. Terlebih, bagi warga yang berada di perbatasan wilayah dengan Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Terdampak Pembangunan Jembatan Cikereteg, Warga Caringin Masih Tuntut Uang Kompensasi

Seperti dipinggiran Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Timur yang minim jumlah SMP dan SMA.

Padahal, menurut ASB, DPRD Kota Bogor sudah meminta agar Disdik bisa menjalankan hasil kajian atas penyebaran dan penambahan jumlah sekolah yang sudah dilakukan oleh Bappeda.