Pemprov Bakal Kembalikan Pengelolaan SMA kepada Pemda, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Mendukung Penuh

RBG.ID-BOGOR, Selama ini orang tua siswa mengeluhkan pengamil alihan pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah kabupaten/kota oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

Pasalnya, pengelolan SMA tidak maksimal dan birokrasi yang terkesan berbelit-belit. Akibatnya, banyak orang tua kesulitan ketika ingin memasukan anaknya ke jenjang SAM. Keluhan ini pun mendapat respon dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menyatakan dukungannya dalam mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun kabupaten.

Baca Juga: Ridwan Kamil Cek Kesiapan Jalur Mudik di Bekasi, H-10 Lebaran Jalur Mudik Zero Berlubang

Hal itu disampaikannya saat kunjungan ke salah satu sekolah di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jumat (31/3/2023) lalu.

Pernyataan Ridwan Kamil ini disambut baik Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto dengan harapan usulan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Terlebih, persoalan tawuran pelajar saat ini sudah sangat meresahkan.

“Belum lama ini kita berduka, pelajar Kabupaten Bogor yang harus meninggal saat pulang sekolah di Kota Bogor karena dibacok oleh pelajar dari sekolah lain,” kata Rudy.

Baca Juga: Sehun Jadi Anak SMA, TVING Rilis Poster Drama All That We Loved yang Tayang Perdana Pada 5 Mei Mendatang

Untuk itu dia menilai pernyataan Gubernur Jabar untuk mengembalikan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah daerah.

Keberadaan satgas pendidikan nantinya diharapkan semakin maksimal dengan dibantu tenaga pendidik dari SMA sederajat demi mencegah terjadinya tawuran maupun kriminalitas yang melibatkan kalangan pelajar.

“Saya sangat siap dan akan berusaha semaksimal mungkin jika memang pengelolaan ini dikembalikan kembali ke pemerintah daerah. Siap back up full untuk di Bogor,” tegas Rudy.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil setuju dengan hal tersebut lantaran bisa memudahkan dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.

“Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi Wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ucap Kang Emil sapaannya.

Menurutnya, baik di bawah pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dan kabupaten, pengelolaan harus ada perbaikan demi meningkatnya kualitas pendidikan.