Sekda DKI Buka Suara Mengenai Pengadaan Mobil Listrik dengan Dalih Instruksi Presiden

RBG.ID - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono buka suara menganai dirinya yang disinggung oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengenai pengadaan mobil listrik untuk Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pejabat DKI. Joko mengatakan bahwa pengadaan mobil listrik untuk KDO itu sudah menjadi program prioritas nasional.

“Ya itu kan sudah menjadi program prioritas nasional yang harus kita usahakan untuk dipenuhi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2).

Ia mengatakan bahwa pengadaan mobil listrik untuk KDO itu juga sudah menjadi program prioritas pada tahun ini untuk memenuhi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ya ada perintah seperti itu bahwa kita akan menggunakan mobil listrik untuk mengurangi dampak polusi lingkungan. Memang itu sudah menjadi perintahnya Pak Presiden,” ungkapnya.

Baca juga: Wow! Pemprov DKI Siapkan 21 Mobil Listrik Untuk Kendaraan Dinas, Rp 800 juta per Unit

Namun begitu, Joko menyebut bahwa anggaran untuk pengadaan mobil listrik untuk KDO itu akan disesuaikan dengan anggaran yang ada di DKI Jakarta. “Disesuaikan dengan anggaran yang ada,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai anggaran pengadaan mobil listrik untuk KDO itu berharga Rp 800 juta per unitnya, ia mengaku belum tahu. “Oh iya saya lihat karena saya belum baca. Jadi, saya belum bisa memberikan statement, nanti setelah ada saya kasih tahu,” tutup Joko.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyentil Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta baru Joko Agus Setyono yang meloloskan anggaran pengadaan mobil dinas listrik seharga Rp 800 juta per unitnya. Tahun ini, Pemprov DKI berencana membeli 21 unit mobil listrik itu untuk menjadi Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pejabat DKI.

Baca juga: Bima Arya Sebut Mobil Dinas Listriknya Lebih Irit, Hanya Rp100 Ribu Seminggu

Menurutnya, Joko Agus seharusnya dapat mencegah hal itu terjadi. Sebab, anggaran yang besar untuk pengadaan mobil listrik untuk KDO itu tidak penting dibanding untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang bertugas di hulu sebagai pelaksana (yang diawasi) menjadi pertanyaan mengenai pemahamannya terhadap penggunaan anggaran yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/2). (JPC)

Ikuti berita menarik lainnya di Google News.