Pemkab Bandung Hambat Kinerja Pemadam Kebakaran, Buktinya Anggaran Selalu Minim

RBG.ID, KAB. BANDUNG - Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung dinilai menghambat fungsi dan operasional Disdamkar dalam melaksanakan tugas pemadaman maupun penyelamatan.

Sejak berubah menjadi Dinas tersendiri pada 2017 silam, persoalan minimnya anggaran masih menjadi satu persoalan yang dihadapi hingga saat ini.

Kepala Seksi Pemadaman, Disdamkar Kabupaten Bandung, Muhammad Saepuloh mengatakan, persoalan anggaran ini berimbas pada kurang idealnya kerja-kerja pemadaman dan penyelamatan masyarakat.

"Kalau dikatakan ideal kerja kita ya belum, soalnya memang anggarannya yang minim, mulai dari infrastruktur, personil dan armada itu kita masih kurang sebenarnya, tapi kita maksimalkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan," kata Saepuloh, Rabu (22/2/2023).

Saepuloh menerangkan, saat ini Disdamkar Kabupaten Bandung memiliki 90 orang personil yang tersebar di sembilan pos pelayanan. Dalam setiap pos tersebut masing-masing diawaki oleh delapan personel yang terbagi menjadi dua regu kerja.

"Itu masih sangat minim, soalnya kalau ikut standar Permendagri itu untuk satu kendaraan harusnya diawaki oleh enam orang, dan sifting juga minimal tiga, artinya satu kali tugas (2 hari) dua kali istirahat, nah ini tidak kita dua hari tugas dua hari istirahat, sebenarnya kasihan kan untuk petugasnya kalau begitu karena kurangnya jam istirahat," jelasnya.

Selain kekurangan personel, Disdamkar Kabupaten Bandung pun sudah mencoba mengajukan untuk penambahan armada guna mengoptimalkan kerja pemadaman. Saat ini, armada yang tersedia di Disdamkar Kabupaten Bandung adalah 14 unit kendaraan pemadaman.

"Armada kami ada 14 unit, itu 2 mobil pemancar air yang besar, 10 mobil pemancar air kecil, dan dua lagi mobil tangki pembawa air, itu tidak ideal sebab tidak semua pos tersedia, contoh di Pacira dan Baleendah itu hanya ada mobil tangki pembawa air," ungkapnya.

Untuk itu kedepannya ia mengharap kepada Pemkab Bandung agar bisa mendistribusikan anggarannya secara adil. Sehingga kerja-kerja pemadaman maupun penyelamatan bagi masyarakat dapat semakin optimal.

"Tentu pembagian anggarannya harus seimbang, jadi tidak fokus di pembangunan jalan jembatan saja tapi kerja penyelamatan harta dan nyawa masyarakat yang kami lakukan ini agar didukung juga dengan anggaran yang sesuai," tutup Saepuloh. (rup)