Rakor Pembangunan 2026, Bupati Rudy Susmanto Bahas Jalan Tambang hingga TPA Galuga bersama DPRD

RBG.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Prioritas Pembangunan bersama DPRD Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Soekarno Hatta, Pendopo Bupati, Cibinong, pada Senin (12/5/2025).

Agenda ini merupakan langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, dengan tujuan menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat.

“Pembangunan adalah prioritas utama kami. Dalam menyusun RKPD, kita tidak bisa berjalan sendiri. Maka dari itu, kita duduk bersama hari ini agar visi pembangunan bisa merata di seluruh wilayah Kabupaten Bogor,” kata Rudy.

Baca Juga: Telan Anggaran Rp47 Miliar, Bupati Bogor Resmikan Lapangan Tenis Kapten Muslihat di Kawasan Stadion Pakansari

Sejumlah isu strategis yang dibahas dalam rakor antara lain:

• Pembangunan jalan tambang
• Penanganan TPA Galuga
• Pembangunan RSUD Parung
• Perbaikan infrastruktur pendidikan
• Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar

Terkait jalan tambang, Rudy meminta dukungan DPRD Jawa Barat untuk memfasilitasi pertemuan antara pemerintah dan pelaku usaha guna membahas pembebasan lahan.

Pemkab Bogor sendiri akan menangani pembangunan fisiknya.

Sementara itu, untuk pengembangan pendidikan tingkat SMA di Bogor Timur, Pemkab telah menyiapkan sejumlah lahan, sementara pembangunan gedung akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga: Tragedi Ledakan Amunisi di Garut, Segini Besaran Santunan untuk 4 Anggota TNI yang Gugur

Dalam penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Rudy mengungkap bahwa Pemkab Bogor telah menerima sanksi administratif dari KLHK.

Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah kabupaten kini menyiapkan alat berat dan sistem sanitary landfill untuk meningkatkan pengelolaan sampah.

“Kita juga akan memperkuat kerja sama dengan Pemkot Bogor dan berharap dukungan penuh dari Pemprov Jabar,” ujarnya.

Pemkab Bogor juga tengah merancang program pengurangan sampah berbasis desa yang akan mulai diterapkan pada 2026 sebagai bagian dari strategi pengelolaan lingkungan jangka menengah.

Baca Juga: Bersama Yayasan Belas Kasih, Pemkab Bogor Luncurkan Aplikasi Donasi Digital untuk Perkuat Gerakan Kemanusiaan