Upaya Tingkatkan Kepercayaan Publik, Rudy Susmanto Ingatkan 16 Sekolah Soal Maladministrasi Selama Audit BPK

RBG.id — Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan bahwa sebanyak 16 sekolah di Kabupaten Bogor tengah menjadi fokus audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal ini disampaikannya saat pemeriksaan BPK atas tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah tahun 2024 sedang berlangsung.

Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini sebagai bentuk pemulihan kepercayaan publik terhadap Pemkab Bogor.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah dan guru yang telah mengelola keuangan dengan baik. Temuan BPK tahun ini turun drastis dibanding tahun lalu yang mencapai 129 sekolah,” ujar Rudy pada Selasa (13/5/2025).

Baca Juga: Rudy Susmanto Berikan Bonus Rp4,9 Miliar untuk Atlet Berprestasi, Janjikan Peluang Karier di Sektor Pemerintahan

Ia menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan administrasi keuangan, agar tidak menjadi temuan berulang dan berdampak pada opini laporan keuangan.

“Yang berkaitan dengan administrasi harus segera ditindaklanjuti. Komitmen kita adalah meraih WTP dan memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rudy menilai bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah menjadi refleksi kinerja birokrasi secara keseluruhan.

Ia berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dapat menjadi momentum perbaikan menyeluruh di tubuh pemerintahan.

Baca Juga: Bersama Yayasan Belas Kasih, Pemkab Bogor Luncurkan Aplikasi Donasi Digital untuk Perkuat Gerakan Kemanusiaan

“Ini adalah pemeriksaan pertama di masa kepemimpinan saya dan Pak Ade Ruhandi. Kami ingin menggunakan momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata Rudy.

Sebagai catatan, opini WTP terakhir yang diraih Kabupaten Bogor terjadi pada 2020, sementara sejak 2021 hingga 2024, BPK hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Rudy pun mengajak seluruh elemen birokrasi, dari SKPD, BUMD, camat, lurah, hingga kepala desa, untuk bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan melayani masyarakat dengan baik.

“Saya dan Pak Ade Ruhandi tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kabupaten Bogor yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” tutupnya.***