Pemerintah Lindungi Pasokan Pupuk untuk Petani Bogor Lewat Pupuk Indonesia

RBG.ID - Pertanian adalah sektor yang mempunyai kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.

Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari jasa para petani yang telah bekerja keras menyokong ketahanan pangan nasional.

Untuk melindungi kontribusi sektor pertanian tersebut, Pemerintah terus melindungi pasokan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi.

Baca Juga: Resmi Cerai, Putusan Ammar Zoni & Irish Bella Dikabulkan Hakim

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai keberpihakan tinggi terhadap petani, salah satunya melalui aktivitas subsidi pupuk,

Setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 25 triliun untuk membantu petani memperoleh pupuk dengan harga murah.

Pada tahun 2024, Pemerintah berencana meningkatkan alokasi subsidi pupuk sekitar Rp 14 triliun supaya semakin banyak petani yang memperoleh pupuk bersubsidi.

Baca Juga: Ada Hidden Gem Cafe di Bandung Yang Letaknya di Tengah Hutan Pinus, Cocok Untuk Healing Sambil Ngopi dan Foto-Foto, Penasaran? Yuk Intip Tempatnya

Selain itu, Pemerintah juga meringankan prosedur penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa digunakan oleh seluruh petani dalam memasok kebutuhan pupuk.

Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kujang, Robert Sarjaka menuturkan bahwa tidak hanya menyuplai pupuk bersubsidi kepada petani, Pemerintah menjamin pasokan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah lewat Pupuk Indonesia, memastikan pasokan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi,” ungkap Robert.

Baca Juga: Welcome February, Ini 5 Drama Korea yang akan Hadir, Salah Satunya Diperankan Duo Ganteng Choi Woo Shik dan Son Seok Gu

Robert mengatakan, pemerintah membantu mendapatkan pupuk dengan mudah untuk menyokong program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024.

Dalam upaya melindungi pasokan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian lewat Pupuk Indonesia mengadakan program Gebyar Diskon Pupuk di berbagai kota/kabupaten selama bulan Januari sampai dengan Februari 2024.